KEJARI OKU VS FAKTA SIDANG: Sopir Disebut Penyedia Jasa Angkutan Batubara Ilegal, Justru Berbeda dengan Dakwaan

ELANGMAUTONLINE.COM, BATURAJA — Konferensi pers seharusnya menjelaskan fakta, bukan melahirkan “dakwaan kedua” di luar ruang sidang.

Kalimat itu menjadi relevan setelah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) memberikan penjelasan kepada sejumlah media mengenai perbedaan penanganan perkara Irfan Primayanto dan Riski Fernando dengan perkara Purwanto, Supono, dan Suyono.

Dalam konferensi pers pada Selasa, 3 November 2026, setelah agenda replik Penuntut Umum, Kasi Intelijen Kejari OKU M. Riska Saputra—yang dalam sebagian pemberitaan ditulis M. Riska Putra—didampingi Kasi Tindak Pidana Umum Yogi Purnomo, menyampaikan bahwa Irfan dan Riski dipandang hanya sebagai sopir penerima upah.

Sebaliknya, Purwanto, Supono, dan Suyono disebut bukan sekadar sopir. Jaksa menilai ketiganya berkedudukan sebagai “penyedia jasa pengangkutan batubara ilegal” sekaligus pemilik kendaraan yang digunakan. Salah satu alasan yang disampaikan kepada publik ialah tidak adanya pihak lain yang hadir di persidangan untuk mengakui kepemilikan kendaraan dengan menunjukkan dokumen kepemilikan.

Pernyataan itu terdengar tegas. Masalahnya, catatan persidangan dan putusan pengadilan memperlihatkan fakta yang jauh lebih berlapis.

Baca juga: Lebih Dua Tahun Disidik, Laporan Rena Wiza Dihentikan: Kwitansi Berulang Kali Dipakai di Pengadilan, Mengapa Disebut Tidak Cukup Bukti?

Dakwaan Tidak Berubah di Depan Kamera

Purwanto, Supono, dan Suyono didakwa dengan Pasal 161 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait perbuatan pengangkutan batubara yang diduga berasal dari kegiatan pertambangan tanpa perizinan.

Dalam konstruksi dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan, tidak terdapat delik tersendiri bernama “penyedia jasa pengangkutan batubara ilegal”. Istilah itu merupakan penilaian Penuntut Umum mengenai peran para terdakwa, bukan rumusan tindak pidana baru.

Karena itu, apabila label tersebut digunakan untuk membenarkan tuntutan yang lebih berat atau membedakan tiga terdakwa dari perkara Irfan dan Riski, dasar pembeda itu semestinya ditunjukkan melalui alat bukti yang telah diuji di persidangan—bukan cukup diumumkan melalui konferensi pers.

Penuntut Umum memang berhak menyusun argumentasi dari fakta persidangan. Namun argumentasi tidak boleh memperluas fakta pokok dakwaan, menutup kekurangan pembuktian, atau membentuk kesan seolah-olah suatu status telah terbukti hanya karena disampaikan oleh pejabat penegak hukum.

Sama-Sama Sopir, Mengapa Statusnya Berbeda?

Penasihat hukum menyatakan Purwanto, Supono, dan Suyono berada dalam rangkaian pekerjaan yang sama dengan Irfan dan Riski: sama-sama mengemudikan kendaraan untuk mengangkut batubara dan menerima ongkos angkut.

Dalam keterangan yang terungkap di persidangan, pekerjaan serta pembayaran ongkos angkut disebut berasal dari Untung Pribadi, paman kandung Irfan Primayanto. Nama tersebut muncul dalam rangkaian perkara, tetapi menurut salinan putusan, pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak penerima muatan belum diproses dalam perkara yang sama.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi sah: apabila Irfan dan Riski dinilai hanya sebagai sopir penerima upah, alat bukti apa yang mengubah Purwanto, Supono, dan Suyono menjadi “penyedia jasa pengangkutan batubara ilegal”?

Perbedaan tuntutan tentu dimungkinkan apabila peran, kesalahan, keuntungan, atau keadaan masing-masing terdakwa memang berbeda. Tetapi perbedaan itu harus dapat ditelusuri dari bukti, bukan sekadar dari label.

Baca juga: Dakwaan JPU Dilawan! LBH Elang Maut Nilai Pasal 161 Dijadikan “Pukat Harimau” untuk Sopir Batubara

Putusan Pengadilan Membantah Generalisasi Kepemilikan

Pernyataan bahwa tidak ada pihak lain yang hadir untuk mengakui kepemilikan kendaraan tidak bersesuaian dengan catatan dua dari tiga perkara.

Dalam perkara Purwanto, Heri Sukamto hadir dan memberikan keterangan mengenai kepemilikan Mitsubishi Colt Diesel BG 8781 BB. STNK kendaraan juga tercatat atas nama Heri Sukamto. Dalam amar Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2026/PN Bta, majelis hakim memerintahkan kendaraan tersebut dikembalikan kepada Heri Sukamto.

Dalam perkara Supono, Nursalim hadir sebagai saksi a de charge dan menerangkan bahwa Isuzu Elf BG 8642 BQ merupakan miliknya. STNK tercatat atas nama Nursalim. Dalam amar Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2026/PN Bta, majelis hakim juga memerintahkan kendaraan itu dikembalikan kepada Nursalim.

Dalam perkara Suyono, situasinya berbeda. STNK Mitsubishi Colt Diesel BG 8965 YA tercatat atas nama Poniman. Namun, dalam Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2026/PN Bta, majelis menilai kendaraan tersebut telah dibeli dan secara nyata dikuasai sebagai milik Suyono, sehingga dirampas untuk negara.

Fakta ini harus disampaikan secara utuh. Tidak tepat menyamaratakan bahwa ketiga kendaraan terbukti milik para terdakwa. Putusan justru membedakan status masing-masing kendaraan: dua dikembalikan kepada pihak lain, sedangkan satu dirampas setelah majelis menilai kepemilikan faktualnya berada pada Suyono.

Penyebutan seluruh kendaraan sebagai “truk Fuso” juga tidak presisi. Dokumen perkara mencatat kendaraan yang digunakan berupa Mitsubishi Colt Diesel dan Isuzu Elf.

Dua Hari Setelah Konferensi Pers, Fakta Itu Mendapat Jawaban

Konferensi pers Kejari OKU berlangsung pada 3 November 2026. Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan pada 5 November 2026 dan membacakannya pada 6 November 2026.

Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah pada tingkat pertama dan masing-masing dijatuhi pidana penjara satu tahun serta denda Rp15 juta. Namun, amar mengenai barang bukti menunjukkan bahwa klaim kepemilikan kendaraan tidak dapat dipukul rata.

Dengan kata lain, vonis bersalah tidak otomatis membenarkan setiap narasi yang pernah disampaikan di luar persidangan. Putusan harus dibaca secara lengkap: siapa melakukan apa, berdasarkan alat bukti apa, dan bagaimana status setiap barang bukti ditentukan.

Status putusan tersebut masih perlu dilihat berdasarkan ada atau tidaknya upaya hukum dari para pihak. Karena itu, penyebutan terhadap para terdakwa tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah sampai perkara berkekuatan hukum tetap.

Konferensi Pers Bukan Ruang Pembuktian

Kejaksaan memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, kewenangan komunikasi publik membawa tanggung jawab yang sama besarnya: informasi harus akurat, proporsional, dan tidak mendahului penilaian pengadilan.

Terlebih ketika perkara masih diperiksa, pernyataan pejabat penegak hukum memiliki daya pengaruh besar. Satu kalimat dapat membentuk opini seolah-olah suatu peran, kepemilikan, atau kesalahan telah pasti terbukti, padahal hal itu masih diperdebatkan di persidangan.

Kritik terhadap pernyataan Kejari OKU bukan berarti menghalangi jaksa menyampaikan argumentasi. Kritik ini justru mengingatkan bahwa argumentasi negara harus memiliki standar akurasi lebih tinggi daripada komentar biasa.

Jika dokumen persidangan mencatat Heri Sukamto dan Nursalim hadir menerangkan kepemilikan kendaraan, maka pernyataan publik bahwa tidak ada pihak lain yang hadir mengakui kepemilikan patut dikoreksi. Jika jenis kendaraannya Colt Diesel dan Isuzu Elf, maka menyebut seluruhnya sebagai Fuso juga patut diluruskan.

Hukum tidak boleh bekerja dengan cara menyederhanakan fakta yang tidak nyaman.

Pengadilan adalah tempat fakta diuji, bukan tempat pernyataan publik dicari pembenarannya.

Hukum memutus berdasarkan dakwaan dan alat bukti, bukan berdasarkan konferensi pers.

Dan seseorang hanya boleh dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan serta dibuktikan di hadapan pengadilan—bukan atas status baru yang dibentuk setelah persidangan berjalan.