Tambang Asalnya Tak Pernah Terungkap, Sopirnya Dianggap Tahu: Vonis PN Baturaja dan Logika yang Patut Dipertanyakan

BATURAJA | ELANGMAUTINDONESIA.COM — Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga sopir truk, yakni Purwanto Bin Amin Yasin, Suyono Alias Yono Bin Ali (Alm), dan Supono Bin Nursalim, karena dinilai mengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang izin.

Ketiganya masing-masing dijatuhi pidana satu tahun penjara dan denda Rp15 juta. Jika denda tidak dibayar sesuai mekanisme yang ditentukan dalam amar putusan, pidana tersebut diganti dengan penjara selama 15 hari.

Dalam perkara Suyono, satu unit truk yang dinilai sebagai miliknya dirampas untuk negara. Sementara truk dalam perkara Purwanto dan Supono diperintahkan dikembalikan kepada pemiliknya karena dinilai sebagai milik pihak ketiga yang tidak mengetahui penggunaannya.

Vonis tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2026/PN Bta, 395/Pid.Sus/2026/PN Bta, dan 396/Pid.Sus/2026/PN Bta. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada Jumat, 6 November 2026.

Majelis hakim diketuai Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., dengan hakim anggota Bagus Erlangga, S.H., M.H., dan Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Secara formal, majelis menyatakan ketiga sopir terbukti melanggar Pasal 161 Undang-Undang Minerba. Namun, pertimbangan yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan tersebut menyisakan pertanyaan mendasar:

Jika tambang asal tidak pernah diketahui secara pasti, pemilik tambang tidak diperiksa, dan status perizinan sumber batubara tidak pernah dihubungkan secara konkret dengan muatan yang disita, bagaimana para sopir dapat dinyatakan mengetahui batubara itu berasal dari tambang ilegal?

Hakim Menyebut Tidak Perlu Menunjuk Tambang Asal

Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan unsur “batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” dirumuskan secara negatif. Karena itu, menurut majelis, pembuktiannya dapat dilakukan melalui fakta-fakta positif yang saling bersesuaian dan tidak mensyaratkan penunjukan tambang asal maupun dokumen yang menyatakan ketiadaan izin.

Fakta yang digunakan antara lain kondisi stockpile Paduraksa, tidak adanya kontrak dengan pemegang izin, Surat Pengantar Batubara yang diberikan oleh orang tidak dikenal dengan pembayaran Rp20 ribu, serta pembayaran untuk pengawalan di perjalanan.

Majelis kemudian menggunakan doktrin dolus eventualis atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Para sopir dianggap menyadari kemungkinan nyata bahwa batubara tidak berasal dari pemegang izin, tetapi tetap mengangkutnya karena menerima upah Rp380 ribu per ton.

Di sinilah masalah logika pembuktiannya muncul.

Hukum pidana memang mengenal pembuktian tidak langsung atau bukti keadaan. Akan tetapi, rangkaian keadaan tersebut harus tetap menghasilkan kesimpulan yang kokoh dan menutup keraguan yang beralasan.

Bukti tidak langsung bukan izin untuk melompati unsur yang belum terbukti.

Putusan Sendiri Mencatat Asal Batubara Tidak Diketahui

Pada halaman 29 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2026/PN Bta, keterangan Kepala Desa Erham Aman dicatat secara jelas: saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana asal batubara yang berada di stockpile Paduraksa.

Kepala Desa hanya menerangkan bahwa di sekitar stockpile terdapat beberapa tambang batubara dan stockpile tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

Keterangan bahwa sebuah tempat penumpukan tidak memiliki izin dari pemerintah setempat tentu dapat menjadi petunjuk untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Namun, izin stockpile tidak identik dengan izin tambang asal.

Ketidakadaan izin di tingkat desa juga tidak otomatis membuktikan bahwa setiap butir batubara di lokasi tersebut pasti berasal dari tambang yang tidak berizin.

Pasal 161 UU Minerba mempersyaratkan pembuktian bahwa mineral atau batubara yang diangkut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lain yang disebut undang-undang. peraturan.bpk.go.id

Artinya, harus terdapat hubungan pembuktian antara muatan di dalam truk dengan sumber atau pihak asal yang tidak memiliki izin. Hubungan itulah yang dipersoalkan karena tidak pernah diterangkan secara pasti dalam persidangan.

Definisi “Pengangkutan” dalam Pasal 1 angka 21 UU Minerba pun menghubungkan kegiatan memindahkan batubara dengan daerah tambang dan/atau tempat pengolahan atau pemurnian sampai tempat penyerahan. Dengan demikian, asal dan rantai perjalanan batubara bukan fakta pelengkap yang boleh diabaikan. peraturan.bpk.go.id

Ahli Mengatakan “Dapat Dicurigai”, Bukan “Telah Terbukti”

Putusan juga mencatat keterangan ahli pertambangan David Kurniawan, S.T.

Menurut ahli, apabila dokumen pengangkutan dan kontrak dengan pemegang izin tidak tersedia, pengiriman batubara dapat dicurigai bukan berasal dari IUP berizin.

Kata “dicurigai” semestinya menjadi pintu masuk penyidikan—bukan titik akhir pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kecurigaan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pemilik tambang, pemilik stockpile, pemilik batubara, data perizinan, penerbit surat jalan, pengendali pengangkutan, dan perusahaan penerima.

Setelah seluruh rantai itu ditelusuri, barulah dapat ditarik kesimpulan apakah batubara benar-benar berasal dari pemegang izin atau bukan.

Hasil laboratorium dalam perkara ini hanya menerangkan bahwa material yang dibawa adalah batubara. Laboratorium tidak menentukan dari tambang mana batubara berasal dan apakah sumbernya memiliki izin.

Dengan demikian, terdapat jurang antara dua kesimpulan:

1. Batubara dan proses pengangkutannya mencurigakan; dengan
2. Batubara terbukti berasal dari pihak yang tidak memiliki izin.

Hukum pidana tidak boleh menutup jurang tersebut hanya dengan perkiraan.

Dolus Eventualis Tidak Bisa Menggantikan Unsur yang Belum Terbukti

Majelis menyatakan para sopir menyadari kemungkinan bahwa batubara berasal dari sumber ilegal.

Akan tetapi, dolus eventualis merupakan pembahasan mengenai sikap batin pelaku. Ia tidak dapat digunakan untuk menciptakan fakta objektif yang belum dibuktikan.

Pasal 36 KUHP mensyaratkan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Karena Pasal 161 tidak merumuskan kealpaan, kesengajaan harus dibuktikan dan harus melekat pada unsur objektif yang benar-benar terjadi—bukan pada keadaan yang masih sebatas dugaan. peraturan.bpk.go.id

Urutannya semestinya jelas:

1. Buktikan terlebih dahulu bahwa batubara benar-benar berasal dari pihak yang tidak memiliki izin yang dipersyaratkan undang-undang;
2. Setelah itu, buktikan apakah sopir mengetahui, menghendaki, atau setidaknya menyadari dan menerima kemungkinan tersebut.

Jika tahap pertama belum terjawab, kesadaran pada tahap kedua menjadi kesadaran terhadap apa?

Analogi sederhananya: sebuah gudang yang terlihat tidak rapi dan tidak dijaga satpam mungkin mencurigakan. Namun, keadaan fisik gudang tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh barang di dalamnya merupakan barang curian.

Negara tetap harus membuktikan asal barang tersebut sebelum menghukum sopir yang membawanya.

Dalam perkara Baturaja, para sopir seolah-olah dituntut mempunyai kemampuan investigasi yang bahkan tidak digunakan secara tuntas oleh aparat.

Penyidik memiliki kewenangan memanggil, menggeledah, menyita, menelusuri data izin, serta memeriksa pemilik dan penerima batubara. Sopir hanya menerima pekerjaan mengangkut.

Apabila aparat dan para saksi tidak mengetahui secara pasti asal batubara, terasa janggal apabila sopir justru dinilai semestinya mengetahui asal dan legalitasnya.

Surat Jalan dan Perintah dari Seorang Anggota Polri

Putusan mencatat bahwa pekerjaan angkutan diarahkan oleh Untung Pribadi, yang dalam putusan disebut sebagai anggota Polri dan Kapolsek Way Tuba pada saat peristiwa.

Ia disebut memberikan arahan, menentukan tahapan pengangkutan, dan membayar ongkos angkut.

Para sopir juga dibekali Surat Pengantar Batubara bertuliskan PT Lentera Kurnia Abadi.

Keberadaan surat tersebut memang belum membuktikan legalitas batubara. Namun, surat jalan dan perintah pekerjaan dari seseorang yang diketahui sebagai anggota kepolisian juga relevan untuk menilai keadaan batin para sopir.

Apakah mereka benar-benar menerima risiko melakukan kejahatan, atau justru percaya pekerjaan tersebut telah diatur oleh pihak yang mereka anggap memahami hukum?

Fakta itu seharusnya ditimbang secara seimbang, bukan hanya dipakai untuk menambah kecurigaan terhadap sopir.

Aktor Pengendali Belum Diproses, Sopir Sudah Dihukum

Majelis sendiri mencatat bahwa Untung Pribadi dan perusahaan penerima batubara belum ditangkap dan diproses. Namun, keadaan itu dinilai tidak menghapus pertanggungjawaban para sopir.

Secara teori, belum diprosesnya pihak lain memang tidak otomatis menghapus kesalahan terdakwa.

Akan tetapi, dalam perkara ini pihak-pihak tersebut justru merupakan mata rantai yang dapat menjelaskan fakta paling utama: siapa pemilik batubara, dari tambang mana batubara berasal, siapa penjual dan pembeli, serta apakah sumbernya memiliki izin.

Ketika aktor yang diduga memberi perintah, mengatur perjalanan, membayar upah, menerbitkan dokumen, dan menerima batubara belum diperiksa secara tuntas, tetapi pekerja lapangan telah dijatuhi pidana, kritik terhadap ketimpangan penegakan hukum menjadi sulit dihindari.

Apakah ini benar-benar pemberantasan tambang ilegal, atau sekadar keberhasilan menghukum pihak yang paling mudah ditemukan?

In Dubio Pro Natura Tidak Boleh Menghapus In Dubio Pro Reo

Majelis juga menggunakan asas in dubio pro natura, yakni ketika terdapat keraguan atau ketidakpastian ilmiah, keputusan harus mengutamakan perlindungan lingkungan.

Perlindungan lingkungan tentu merupakan kepentingan penting. Tambang ilegal harus diberantas dan aktor utamanya harus dimintai pertanggungjawaban.

Namun, dalam perkara pidana terhadap orang perseorangan, semangat melindungi lingkungan tidak boleh menurunkan standar pembuktian kesalahan.

Keraguan mengenai asal batubara seharusnya mendorong penyidikan lebih mendalam, bukan dibebankan kepada terdakwa.

Pasal 244 KUHAP menegaskan bahwa terdakwa hanya dikenai pidana apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. peraturan.bpk.go.id

Asas lingkungan tidak boleh berubah menjadi rumus: karena lingkungan harus dilindungi, maka orang yang paling dekat dengan barang harus dihukum meskipun asal barang belum berhasil dibuktikan.

Kritik terhadap Putusan Bukan Serangan terhadap Hakim

Kritik ini ditujukan kepada pertimbangan hukum dalam putusan, bukan kepada kehidupan pribadi ataupun integritas personal para hakim.

Independensi kekuasaan kehakiman wajib dihormati. Namun, independensi tidak berarti putusan kebal dari penilaian publik dan kritik akademik.

Putusan pengadilan harus berbicara melalui logika, alat bukti, dan hubungan yang jelas antara fakta dengan unsur pasal.

LBH Elang Maut Indonesia menegaskan bahwa membela para sopir bukan berarti membenarkan tambang ilegal.

Justru pemberantasan tambang ilegal harus diarahkan kepada pemilik tambang, pemodal, pengendali angkutan, penerbit dokumen, penjual, dan penerima manfaat—bukan berhenti pada sopir yang menerima upah angkut.

Baca juga: Dakwaan JPU Dilawan! LBH Elang Maut Nilai Pasal 161 Dijadikan “Pukat Harimau” untuk Sopir Batubara

Batubara yang berada di atas truk memang terbukti ada. Namun, adanya batubara bukan otomatis bukti bahwa batubara berasal dari tambang ilegal.

Jika asal tambangnya tidak diketahui, legalitas sumbernya tidak ditelusuri sampai tuntas, dan aktor pengendalinya belum diproses, maka menjatuhkan pidana kepada sopir karena “dianggap tahu” berisiko mengubah hukum pidana dari proses pembuktian menjadi proses dugaan.

Hukum tidak boleh bekerja seperti sulap: tambangnya tidak pernah ditunjukkan, izinnya tidak pernah dihubungkan dengan muatan, tetapi sopir tiba-tiba dinyatakan mengetahui semuanya.

Putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama. Penilaian akhirnya masih dapat diuji melalui upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.