Lebih Dua Tahun Disidik, Laporan Rena Wiza Dihentikan: Kwitansi Berulang Kali Dipakai di Pengadilan, Mengapa Disebut Tidak Cukup Bukti?

JAKARTA | ELANGMAUTONLINE.COM — Setelah lebih dari dua tahun menunggu, laporan polisi Rena Wiza akhirnya dihentikan. Polres Metro Jakarta Selatan, melalui surat Nomor B/8488/XI/RES.1.9/2026/Reskrim Jaksel tertanggal 10 November 2026, memberitahukan bahwa penyidikan dihentikan dengan alasan tidak terdapat cukup alat bukti.

Keputusan itu diambil setelah gelar perkara pada 3 November 2026. Laporan Rena Wiza sebelumnya terdaftar dengan Nomor LP/B/2922/V/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 27 Mei 2024. Tahap penyidikan secara formal dimulai pada 19 Maret 2025 dan kemudian diperbarui melalui beberapa surat perintah penyidikan.

Penghentian penyidikan memang merupakan instrumen yang diakui hukum. Namun, setiap keputusan hukum—terlebih setelah proses panjang—tetap harus dapat diuji, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya bukan mengapa polisi tidak langsung menyatakan seseorang bersalah. Polisi memang bukan hakim. Pertanyaan yang patut diajukan ialah: apakah seluruh jalan pembuktian yang masuk akal telah ditempuh sebelum disimpulkan bahwa alat bukti tidak cukup?

Kwitansi Rp810 Juta dan Jejaknya di Pengadilan

Perkara ini berpusat pada sebuah kwitansi tertanggal 10 Mei 2002 senilai Rp810.000.000. Dalam berkas yang ditelaah redaksi, kwitansi tersebut disebut memuat pembayaran dari Ludy Enfri Nursin kepada Rena Wiza untuk diteruskan kepada Elisabeth Raraireng Haryasudirja.

Rena Wiza membantah pernah menerima uang maupun menandatangani kwitansi tersebut. Sebaliknya, dokumen itu disebut telah diajukan atau dirujuk berulang kali dalam rangkaian perkara perdata, antara lain:

1. Perkara Nomor 785/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel;
2. Perkara Nomor 667/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel;
3. Perkara Nomor 489/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel; dan
4. Perkara banding Nomor 572/Pdt/2021/PT.DKI, serta disebut kembali dalam memori kasasi.

Harus ditegaskan, diajukannya sebuah dokumen dalam perkara perdata tidak otomatis membuktikan bahwa dokumen itu palsu, dan juga tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana pihak yang mengajukannya. Pengadilan yang menerima suatu bukti surat pun belum tentu telah menyatakan dokumen tersebut autentik.

Baca juga: Korban Sudah Membawa Luka, Mengapa Masih Harus Membayar Pengacara Agar Didengar?

Namun, penggunaan berulang itu meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri: daftar bukti, salinan atau fotokopi yang dilegalisasi, gugatan, jawaban, kesimpulan, berita acara persidangan, putusan, serta keterangan para pihak dan kuasa hukumnya. Jejak tersebut setidaknya merupakan alasan kuat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh—bukan untuk langsung menghukum siapa pun.

Dokumen Asli Tidak Diserahkan, Lalu Apa yang Dilakukan Penyidik?

Dalam SP2HP keempat tertanggal 25 Agustus 2025 yang ditelaah redaksi, salah satu hambatan penyidikan disebut karena Ludy Enfri Nursin tidak menyerahkan kwitansi asli tertanggal 10 Mei 2002. Dokumen itu juga menyebut rencana tindak lanjut berupa penggeledahan dan penyitaan terhadap kwitansi asli.

Di sinilah keterbukaan menjadi penting. Publik, terutama pelapor, patut memperoleh jawaban atas sejumlah pertanyaan:

• Apakah rencana penggeledahan dan penyitaan tersebut benar-benar dilaksanakan?
• Jika dilaksanakan, apa hasilnya; jika tidak, apa dasar dan hambatannya?
• Apakah penyidik meminta berkas asli atau salinan resmi dari setiap perkara di PN Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta?
• Apakah panitera, pihak yang mengajukan dokumen, para kuasa hukum, serta pihak yang disebut menerima pembayaran telah diperiksa?
• Apakah jejak transaksi Rp810 juta, sumber dana, penyerahan uang, dan pencatatannya pernah ditelusuri?
• Apakah ahli pidana dan ahli dokumen dimintai pendapat mengenai pembuktian unsur “menggunakan surat” ketika dokumen asli belum ditemukan?

Kwitansi asli tentu penting, terutama untuk pemeriksaan tanda tangan, tinta, kertas, atau aspek forensik lainnya. Akan tetapi, tidak ditemukannya dokumen asli tidak dengan sendirinya menghapus seluruh jejak penggunaan dokumen tersebut. Terlebih apabila dokumen itu pernah diajukan berulang kali dalam proses peradilan.

Baca juga: Sidang Kasus Batubara Dimulai, LBH Elang Maut Kawal Ketat Due Process of Law di PN Baturaja

Jika suatu barang bukti tidak diperoleh karena pihak yang diduga menguasainya tidak menyerahkannya, keadaan tersebut tidak semestinya otomatis berubah menjadi keuntungan prosedural bagi pihak mana pun. Penyidik memiliki kewenangan hukum untuk mencari, memanggil saksi, memeriksa dokumen, melakukan penggeledahan, dan melakukan penyitaan sesuai prosedur.

Pasal 391 Memisahkan Perbuatan “Membuat” dan “Menggunakan”

Surat kepolisian mencatat perkara ini sebagai dugaan pemalsuan sebagaimana Pasal 391 KUHP. Pasal tersebut membedakan perbuatan membuat atau memalsukan surat pada ayat (1) dengan perbuatan menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar pada ayat (2), sepanjang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Pemisahan unsur itu penting. Pembuktian siapa yang membuat dokumen dan pembuktian siapa yang menggunakan dokumen merupakan dua isu yang dapat saling berhubungan, tetapi tidak selalu identik. Karena itu, kendala memperoleh dokumen asli seharusnya dijelaskan secara terukur: apakah kendala tersebut menggagalkan seluruh pembuktian, atau hanya membatasi pemeriksaan forensik tertentu?

Penilaian akhirnya tetap merupakan kewenangan penegak hukum dan, apabila perkara diajukan, pengadilan. Akan tetapi, kesimpulan hukum harus lahir dari pemeriksaan terhadap seluruh sumber bukti yang tersedia—bukan hanya dari satu barang yang belum berhasil diperoleh.

“Tidak Cukup Bukti” Adalah Dasar Hukum, Bukan Kalimat Penutup

Pasal 24 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memang membolehkan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup alat bukti. Pasal 27 undang-undang yang sama juga membuka jalan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan negeri guna memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang lahir dari keputusan gelar perkara.

Dengan demikian, SP3 bukan wilayah yang kebal dari pengujian. Ia harus dapat dinilai dari prosesnya: bukti apa yang dicari, siapa yang diperiksa, tindakan apa yang dilakukan, hambatan apa yang ditemukan, serta mengapa seluruh hasil itu belum memenuhi ambang pembuktian.

KUHAP juga menempatkan korban sebagai subjek yang berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hak tersebut seharusnya dimaknai lebih dari sekadar menerima surat yang berisi kesimpulan. Pelapor perlu memperoleh penjelasan yang cukup untuk memahami mengapa suatu perkara yang telah berjalan lama akhirnya dihentikan.

Jangan Biarkan Muncul Kesan Penyidik Menjadi “Pembela” Terlapor

Kritik harus tetap proporsional. Redaksi tidak menyatakan bahwa penyidik merangkap sebagai pengacara terlapor. Namun, kesan semacam itu mudah tumbuh apabila alasan penghentian hanya berhenti pada frasa “tidak cukup bukti”, sementara pertanyaan tentang jejak dokumen dan langkah pencarian barang bukti belum terjawab secara terang.

Penyidik bukan pembela pelapor dan bukan pula pembela terlapor. Penyidik wajib berdiri di tengah, mengikuti fakta dan alat bukti ke mana pun arahnya. Transparansi adalah jawaban terbaik terhadap kecurigaan publik.

LBH EMI menilai penghentian penyidikan ini patut ditelaah dan diuji secara hukum. Bukan untuk memaksa penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan untuk memastikan bahwa kesimpulan “tidak cukup alat bukti” benar-benar dibuat setelah seluruh langkah pembuktian yang relevan dijalankan secara profesional.

Tidak cukup bukti adalah kesimpulan hukum, bukan mantra untuk menutup perkara. Bukti yang belum diperoleh karena belum dicari secara maksimal tidak boleh begitu saja disamakan dengan bukti yang memang tidak pernah ada.

Pada saat yang sama, asas praduga tidak bersalah wajib dihormati. Penghentian penyidikan ini bukan putusan pengadilan yang menyatakan laporan Rena Wiza bohong, tetapi juga bukan putusan yang mengadili dan membebaskan terlapor dari dakwaan pidana. Tidak ada pihak yang boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Yang diminta publik sederhana: penjelasan yang jernih, proses yang dapat diuji, dan penegakan hukum yang tidak berhenti hanya karena barang bukti utama belum berhasil ditemukan.

Keadilan tidak menuntut polisi memihak pelapor. Keadilan juga tidak memberi ruang bagi polisi untuk memihak terlapor. Keadilan menuntut polisi memihak fakta.