Elangmaut Indonesia – Kasus ini bermula dari proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo senilai sekitar Rp 27–28 miliar, yang bertujuan memperluas akses dan kualitas sinyal di berbagai daerah. Namun, proyek tersebut kini diselidiki oleh Kejaksaan Agung sebagai bagian dari dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru, Budi Arie Setiadi, yang menjabat sejak Juli 2023 menggantikan Johnny G. Plate.
Kejaksaan Agung saat ini masih mengusut indikasi korupsi dalam proyek BTS Kominfo dan mendalami keterlibatan berbagai pihak: Dugaan penyalahgunaan dana negara senilai puluhan miliar. Dugaan penerimaan gratifikasi, hingga tekanan terhadap penerbitan izin proyek. Agar semuanya terang, Kejagung perlu memeriksa semua pihak terkait, termasuk pejabat tingkat atas seperti Menkominfo dan keluarganya
BACA JUGA : Anjing di Kuliti Hidup-hidup
Budi Arie dan pihak Kominfo menyatakan tidak terbukti adiknya terlibat. Namun, koalisi aktivis antikorupsi mengimbau agar Kejagung turut memeriksa semua pihak terkait, tak abaikan politikus dan keluarga mereka. Koordinasi antar-lembaga pemerintah dinilai wajar, tapi tidak boleh digunakan untuk mencairkan konflik kepentingan.
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ELANG MAUT INDONESIA
Pemanggilan Menkominfo Budi Arie ke Kejaksaan Agung menandai babak baru dalam penyelidikan kasus BTS 4G. Kejagung dihadapkan pada tugas berat:
Menelisik secara objektif tanpa memandang status politik.
Memperhatikan prinsip hukum acara dalam memeriksa pejabat tinggi negara.
Memberikan keterangan publik jelas, agar masyarakat tidak mencurigai adanya intervensi.
Langkah berikutnya: Budi Arie mungkin akan kembali dipanggil untuk klarifikasi. Publik dan media akan memantau hasil penyidikan. Pemerintah dan parlemen bisa digerakkan untuk memperbaiki sistem pengawasan proyek negara.
Celoteh Bang Elang :
“Dalam penegakan hukum pidana, tidak ada pilih kasih atau pandang bulu terhadap siapapun… bantahan Budi Arie juga harus ditelusuri kebenarannya”
